Masyarakat Madani, civil society: pemikiran dan karakteristik

PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

Pengertian Masyarakat Madani

Untuk pertama kalinya istilah ‘masyarakat madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim,mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia. Menurut Ibrohim,masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat.Masyarakat madani mempunyai cirri-cirinya yang khas

masyakat madani islam 300x174 Masyarakat Madani, civil society: pemikiran dan karakteristik

masyarakat madani islam

 

:kemajemukan budaya(multicultural ),hubungan timbale balik (reprocity),dan sikap saling memahami dan menghargai.Lebih lanjut Ibrahim menegaskan,bahwa karakter masyarakat madani ini merupakan “guiding ideas”,meminjam istilah Malik Bennabi,dalam melaksanakan Ide-ide yang mendasari masyarakat madani yaitu:prinsip moral,keadilan,kesamaan, Musyawarah,dan demokrasi.

Rahardjo menjelaskan,dasar utama dari masyarakat madani adalah:persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup,menghindarkan  diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.

masyakat madani 300x218 Masyarakat Madani, civil society: pemikiran dan karakteristik

masyarakat madani

 

Menurut cendekiawan muslim Nurcholish Madjid,makna masyarakat madani berasal dari kata civility,yang mengandung makna toleransi,kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima sebagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial.

Sejarah Pemikiran Masyarakat  Madani (Civil Society)

ADALAH filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) yang memandang civil society(masyarakat sipil) sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri.Dengan ini telah berubah sama sekali dengan rumusan civil society yang berkembang dewasa ini,yakni masyarakat sipil diluar dan menyeimbang lembaga Negara.Pandangan Aristoteles ini selanjutnya dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM),Thomas Hobbes (1588-1679 SM),John Locke(1632-1704 SM),dan tokoh-tokoh pemikir masyarakat sipil lainnya.

Pada masa Aristoteles,sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia n politike,yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.Digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.Hukum sendiri dianggap etos.

Berbeda dengan Aristoteles,Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) mengistilahkan masyarakat sipil dengan societies civillies yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas  yang lain.

Rumus civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632-1704),yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi masyarakat yang alamiah (natural society).

Berbeda dengan Hobbes,menurut John Locke,kehadiran civil society adalah untuk melindungi kebebasan dan hak milik setiap warga negara.Mengingat sifatnya yang demikian itu,civil society tidaklah absolute dan harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak dapat dikelola masyarakat dan memberikan ruang yang manusiawi bagi warga Negara untuk memperoleh haknya secara adil dan proporsional.

Fase Kedua:Pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia.Pembahasan ini lahir tidak lepas dari pengaruh revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok.

Fase Ketiga:Pada 1792 Thomas Paine memaknai wacana civil society yang berlawanan dengan lembaga Negara,ia dianggap sebagai antithesis Negara.Konsep negara yang abash,menurut pemikiran ini adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama.Semakin sempurna suatu masyarakat sipil,semakin besar pula peluangnya untuk mengatur kehidupan warganya sendiri.

Dengan demikian,menurutnya civil society adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan.Ruang gerak warga sipil,dalam pandangan Paine adalah suatu ruang gerak masyarakat tanpa intervensi Negara.Sejalan dengan pandangan ini,civil society harus lebih dominan dan sanggup mengontrol negara demi keberlangsungan kebutuhan anggotanya.

Fase Keempat:Dalam pandangan ketiganya,civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan.Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan civil society dari Negara.Berbeda dengan pandangan Paine,Hegel memandang civil society sebagai kelompok subordinatif terhadap negara.

Lebih lanjut Hegel menjelaskan bahwa dalam stuktur sosial civil society terdapat tiga (3)entitas sosial:keluarga,masyarakat sipil,dan negara.Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan

Hegel tidak memandang civil society sebagai area untuk praktik politik yang mengakibatkan monopoli Negara.Menurutnya,Negara merupakan representasi dari ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan mempunyai hak penuh untuk melakukan intervensi terhadap civil society.

Lebih jauh Hegel berpendapat,bahwa masyarakat sipil memiliki kelemahan yang identik.Pada kenyataannya ia tidak mampu mengatasi kelemahannya sendiri dan tidak mampu  mempertahankan keberadaannya tanpa dukungan keteraturan politik dan tunduk pada institusi yang lebih tinggi yang bernama negara.

Bebeda dengan Marx,Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi,tetapi lebih pada sisi ideologis.Bila Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material,Gramsci meletakannya pada superstruktuk yang berdampingan dengan negara yang ia sebut sebagai political society.

Pandangan Gramsci tentang civil society di atas memberikan peran penting kepada kaum cendikiawan sebagai actor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.Dengan ungkapan lain,Gramsci memandang adanya sifat kemandirian dan politis pada masyarakatan  sipil,sekalipun keberadaannya juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi) sebagaimana pandangan Marx.

Fase kelima:Tocqueville memandang civil society sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara.Menurut Tocqueville,kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.Mengaca pada kekhasan budaya demokrasi rakyat Amerika yang mencirikan plural,mandiri,dan kedewasaan berpolitik,menurutnya warga negara di mana pun akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara.

Civil society bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang  terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga Negara.Dapatlah disimpulkan,pandangan civil society ala Tocquevillian ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan individual,tetapi juga mempunyai  komitmen terhadap kepentingan publik.

Gagasan tentang civil society kemudian mewabah menjadi sebuah landasan ideologis untuk perjuangan kelompok demokrasi di belahan dunia yang lain untuk membebaskan masyarakat dari cengkeraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreativitas dan kemandirian masyarakat.

Karakteristik Masyarakat Madani

Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah wilayah publik yang bebas (free public sphere),demokrasi,toleransi,kemajemukan(pluralism),dan keadilan sosial (social justice).

  1. Wilayah Publik Yang Bebas

FREE public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat.Semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society.Ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas di mana semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik.

Demokrasi

DEMOKRASI adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni (genuine).Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh,dari,dan untuk warga negara.

Toleransi

TOLERANSI adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.Pandangan Nurcholish Madjid adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu.Dalam perspektif ini,toleransi bukan sekadar tuntunan sosial masyarakat majemuk belaka,tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama.

Menurut Madjid pluralism adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban,pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan.

Keadilan Sosial

KEADILAN sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan:ekonomi,politik,pengetahuan,dan kesempatan.

Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik

Organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan colonial,organisasi berbasis Islam,seperti Sarekat Islam(SI),Nahdlatul Ulama(NU),dan Muhammadiyah,telah menunjukkan kiprahnya

Bagai komponen civil society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia.

Bangunan masyarakat Madani bisa terwujud di Indonesia di bagi menjadi 3 yaitu:

1.Pandangan integrasi nasional dan politik.

2.Pandangan reformasi sistem politik demokrasi.

3.Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi.

Tiga paradigma dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara yaitu:

  1. Negara harus menempatkan diri sebagai regulator dan fasilitator bagi pengembangan ekonomi nasional.
  2. Sikap pemerintah untuk tidak mencampuri atau memengaruhi putusan hukum yang dilakukan oleh lembaga yudikatif merupakan salah satu komponen penting dari pembangunan kemandirian lembaga demokrasi.
  3. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan demokrasi yang dilakukan secara terus-menerus melalui keterlibatan semua unsure masyarakat melalui prinsip pendidikan demokratis,yakni pendidikan dari,oleh,dan untuk warga negara.

Ciri kritisnya lebih menonjol daripada ciri konstruktifnya.Mereka,menurutnya,lebih banyak melakukan protes dari pada mengajukan solusi,lebih banyak menuntut dari pada memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah.

Mahasiswa merupakan salah satu komponen strategis bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi dan masyarakat madani.Sebagai bagian dari kelas menengah,mahasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap nasib masa depan demokrasi dan masyarakat madani di I ndonesia.

Sikap demokratis salah satunya bisa diekspresikan melalui peran aktif mahasiswa dalam proses pendemokrasian semua lapisan masyarakat melalui cara-cara dialogis,santun,dan bermartabat.Sejak demokrasi menghajatkan partisipasi warga negara menyuarakan aspirasi masyarakat secara santun dan tertib merupakan salah satu sumbangan penting bagi pembangunan demokrasi berkeadaban (civilitized democracy) di Indonesia.

GERAKAN SOSIAL UNTUK MEMPERKUAT MASYARAKAT  MADANI (CIVIL SOCIETY)

Pandangan lain mengatakan bahwa gerakan sosial pada dasarnya adalah bentuk prilaku positif kolektif non kelembagaan yang secara pontesial berbahaya karena mengancam stabilitas cara hidup yang mapan.

Jadi salah satu faktor yang membedakan ketiga gerakan tersebut adalah aktornya,yakni parpol di ranah politik,lobbyist dan perusahaan di ekonomi (pasar),dan organisasi masyarakat sipil atau kelompok sosial di ranah masyarakat sipil.

Selain definisi gerakan sosial yang berada di ranah masyarakat sipil,maka para actor atau kelompok yang terlibat pun perlu diperjelas pengertian dan cakupannya.Selama ini ada yang memandang bahwa organisasi nonpemerintah(NGO) atau LSM merupaakan (satu-satunya)wakil atau penjelmaan masyarakat sipil.Namun,sebenarnya organisasi nonpemerintah hanya merupakan salah satu dari organisasi masyarakat sipil yang berdampingan dengan organisasi massa,terutama organisasi massa keagamaan,organisasi komunitas,organisasi profesi,media,lembaga pendidikan,dan lembaga lain yang tidak termaksud pada ranah dan ekonomi.

Makna masyarakat Madani(civil soviacy) dalam perspektif Negara yang demokratis.

Civil society merupakan wacana kontomporer yang terus berkembang sejalan dengan dinamika sejarah politik dan kenegaraan diseluruh penjuru dunia.Sampai saat ini,belum ada pendefinisian yang menjelaskan konsep civil society secara konkrit dan mendasar.Pemaknaan tentang hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat.

Kajian tentang hal ini dikemukakan oleh I.G.Sujatmiko,dengan menggunakan kategori society 1 adalah pemaknaan yang cenderung bersifat harisontal atau cultural,civil society II lebih menekankan dimensi vertileal atau stuktural-politis.

Pemaknaan civil society I  banyak dikemukakan oleh para tokoh cendikiawan muslim modernis yang memaknai civil society dengan masyarakat madani.Pemaknaan civil society dengan masyarakat madani banyak mendapat kritik dari kelompok lain yang menganggap analogi masyarakat madinah sebagai kurang mencerminkan civil society yang tepat untuk masyarakat Indonesia.As.Hikam,misalnya lebih melihat islam sebagai salah satu sistem nilai dan bukan ideology dominan.Dipihak lain,masyarakat madani juga kurang tepat jika didekati dengan civil society dalam kategori struktural yang mengandung pengertian pemisahan antara ruang publik negara.

F.Organisasi Nonpemerintah dalam Ranah Masyarakat Madani (Civil Society)

ISTILAH organisasi nonpemerintah adalah terjemahan harfiah NGO (Non-Governmental Organization)yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional.Pengertian organisasi nonpemerintah dapat mencakup berbagai organisasi yang luas(asalkan bukan organisasi pemerintah)baik organisasi bisnis,kalangan pers,paguyuban seni,olahraga,dan lain-lain.

Dalam arti umum,pengertian organisasi nonpemerintah mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah,dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah.Karena cakupan pengertiannya yang luas,penggunaan istilah organisasi nonpemerintah,sering membingungkan dan juga bisa mengaburkan pengertian organisasi atau kelompok masyarakat yang semata-mata bergerak dalam rangka pembangunan sosial-ekonomi masyarakat tingkat bawah.

Pengertian organisasi nonpemerintah memang terlalu luas karena mencakup sector swasta(bisnis) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang bersifat nonpemerintah.Di dalamnya bisa termasuk serikat pekerja,kaum buruh,himpunan para petani atau nelayan,rukun tagga,rukun warga,yayasan sosial,lembaga keagamaan,klub olahraga,perkumpulan mahasiswa,organisasi profesi,partai politik,ataupun asosiasi bisnis swasta.

 

artikel terkait: masyarakat madani, Civil Society, demokrasi, toleransi, kemajemukan,  keadilan sosial, masyarakat madani adalah, pengertian masyarakat madani, pemikiran masyarakat madani, karakteristik masyarakat madani

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami di

cs2 Hp./WA 089 734 75 777 , sms ke 085 741 826 244 Atau pin bb 298cf7d2

Ruko terraz no.18 galuh mas, karawang barat.

Silahkan klik link kami lainnya, di http://www.indobusa.com, http://www.kasurlipat.com, http://www.tokobusa.com

Posted in artikel islami | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *